Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Penyidik KPK menunjukan uang pecahan Rp 50 ribu dihadapan Wartawan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Liga Fox - White Label | Online Betting | Terbaik Dan Terpercaya | Indonesia, Jakarta - Pemerintah tengah merancang aturan untuk membatasi nominal transaksi dengan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK), batas transaksi tunai direncanakan maksimal Rp 100 juta.
Tujuan adanya aturan tersebut guna memperkuat upaya pencegahan penyuapan, korupsi, politik uang atau money politic, pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
"Pemerintah berencana untuk membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana," tutur Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin Selasa (17/4/2018).
Lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign tersebut melanjutkan, tren korupsi, penyuapan dan kejahatan lainnya mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak 2003 hingga Januari 2018, PPATK telah melaporkan sebanyak 4.155 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik. Dari jumlah tersebut, 1.958 HA diantaranya merupakan berindikasi tindak pidana korupsi dan 113 HA berindikasi tindak pidana penyuapan.
"Modusnya antara lain menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan," ujar dia.
Modus para pelaku tindak pidana menggunakan transaksi tunai adalah untuk menyulitkan upaya pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary).
"Masih segar dalam ingatan kita bagaimana operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh penegak hukum, hampir seluruhnya melibatkan uang tunai dalam kejahatan yang dilakukan," lanjut dia.
Oleh sebab itu, guna menurunkan tindak pidana korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya, lanjut dia, PPATK mendukung upaya pemerintah berencana untuk membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) berfoto bersama Menkumham Yasona Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kanan) usai diskusi di gedung PPATK, Jakarta, Selasa (17/4).
Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, rencana pembatasan transaksi tunai oleh PPATK akan membawa banyak manfaat, termasuk bagi perbankan.
"Manfaat pertama, meningkatkan transaksi untuk menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi," kata dia saat dihubungi Ligafoxsport.com
Kedua, sambung Firman, pembatasan transaksi tunai akan meningkatkan perlindungan untuk nasabah terhadap uang palsu. Manfaat ketiga, lanjutnya, meningkatkan aktivitas perekonomian yang bisa difasilitasi oleh perbankan.
Manfaat terakhir, mengurangi biaya handling transaksi tunai yang menurut perbankan merupakan transaksi berbiaya mahal.
"Dengan manfaat tersebut, kami mendukung rencana PPATK membatasi transaksi tunai," ucap Firman.
Terpisah, Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko memandang bahwa transaksi dengan nominal di atas Rp 100 juta semestinya tidak lagi menggunakan uang tunai.
"Wajarnya kalau (transaksi) di atas Rp 100 juta, ya transaksinya tidak dilakukan secara tunai," paparnya.
Namun demikian, menurut Iman, susah mengontrol transaksi antar-kedua belah pihak, apalagi jika sama-sama sepakat untuk menggunakan transaksi tunai ketimbang nontunai.
"Tapi transaksi antara dua pihak kan juga susah ngontrolnya, apalagi kalau kedua pihak sama-sama sepakat dan mau transaksinya diselesaikan dengan cash atau transaksi tunai," tegasnya.
Iman optimistis aturan itu tidak akan mengganggu sektor keuangan, termasuk perbankan, bahkan mengganggu ekonomi nasional.
"Tidak, dan masyarakat kan juga sudah mulai teredukasi dengan Gerakan Non-Tunai yang dimotori Bank Indonesia," pungkasnya.
Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati menambahkan, aturan tersebut tidak berdampak kepada industri perbankan dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh karena di kota-kota besar sudah banyak yang menggunakan digital banking.
"Namun hal tersebut harus disosialisasikan secara intensif dan efektif ke masyarakat terutama di luar kota besar, agar bisa dihindari dampak negatif dan persepsi tidak salah," tutur dia.
Ia menambahkan, Indonesia juga perlu untuk belajar dari negara lain yang sudah menerapkan hal serupa untuk bisa mengantisipasi reaksi dan memastikan agar seluruh pihak terkait siap.
Harus Ada Pengecualian

Penyidik KPK menunjukan uang pecahan Rp 50 ribu dihadapan Wartawan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan, pada dasarnya BI mendukung penuh adanya pembatasan ini. Namun aturan ini jangan sampai mengganggu jalannya kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kita mendukung atas UU ini. Tapi yang kita inginkan jangan sampai pelaksanaan UU ini mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Kita mesti bersama kawal ini," ujar dia.
Contoh sederhana, lanjut dia, transaksi jual beli sapi di daerah yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika transaksi seperti ini tidak mendapatkan pengecualian dari pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta, maka akan sangat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
"Misalnya pedagang sapi, itu satu sapi bisa seharga Rp 10 juta. Satu truk itu bisa 17 sapi-20 sapi. Itu bisa jadinya Rp 200 juta. Kalau di Brebes, pengepul itu bayaran hasil-hasil petani. Yang kayak gitu jangan sampai terkena," kata dia.
Oleh sebab itu, kata Erwin, perlu adanya kejelasan terkait pengecualian tersebut. Selain itu, juga diperlukan aturan turunan untuk memberikan kepastian dari pengecualian ini.
Peternak sapi dalam negeri meminta pemerintah untuk membangun fasilitas dan sistem pembayaran nontunai di sentra-sentra jual beli produk peternakan. Hal ini menyusul adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK).
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, ketergantungan terhadap uang tunai di bisnis peternakan selama ini masih sangat tinggi. Bahkan 90 persen transaksi di bisnis ini masih menggunakan uang tunai.
"Transaksi umumnya masih menggunakan uang tunai. Jadi 80 persen-90 persen masih menggunakan tunai, kecuali perusahaan-perusahaan besar yang sudah gunakan bank. Tapi umumnya menggunakan tunai," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.
Dia mengungkapkan, perputaran uang di bisnis ini juga terhitung tinggi. Per harinya, satu pengusaha ternak minimal melakukan transaksi jual beli hingga mencapai Rp 150 juta. Transaks seperti ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Misalnya 1 truk itu 10 ekor-12 ekor. Kalau 1 ekor sapi harganya Rp 15 jutaan, itu sudah Rp 150 juta, itu per hari. Itu di RPH atau pasar hewan antar provinsi itu minimum 1 truk, karena tidak mungkin hanya bawa 1-2 ekor dalam pengiriman. Kemudian pemotongan per tahun sekitar 2-3 juta ekor, itu dikali Rp 15 juta. Jadi sangat besar," jelas dia.
Rochadi menyatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan transaksi masyarakat dengan membatasi transaksi tunai. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan peningkatan fasilitas pembayaran nontunai di sentra bisnis peternakan dan sosialiasi yang cukup.
Ketua Tim Penyusun RUU PTUK Yunus Husein menyatakan, mengatakan sebenarnya dalam draft RUU tersebut telah ada sejumlah transaksi yang mendapatkan pengecualian. Hal ini guna memberikan ruang bagi transaksi legal yang ada di masyarakat.
"Ada yang dikecualikan, seperti transaksi PJK (penyedia jasa keuangan) dengan BI (Bank Indonesia), transaksi antar PJK, pembayaran gaji," ujar dia.
Berikut transaksi yang mendapatkan pengecualian:
1. Transaksi uang kartal yang dilakukan oleh PJK seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi dan lain-lain dengan pemerintah dan Bank sentral.
2. Transaksi uang kartal antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing
3. Transaksi uang kartal untuk penarikan tunai dari bank dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun
4. Transaksi uang kartal untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara
5. Transaksi uang kartal untuk melaksanakan putusan peradilan
6. Transaksi uang kartal untuk kegiatan pengolahan uang
7. Transaksi uang kartal untuk biaya pengobatan
8. Transaksi uang kartal untuk penanggulangan bencana alam
9. Transaksi uang kartal untuk pelaksanaan penegakan hukum
10. Transaksi uang kartal untuk penempatan atau penyetoran ke PJK
11. Transaksi uang kartal untuk penjualan dan pembelian mata uang asing
12. Transaksi uang kartal yang dilakukan di daerah yang belum tersedia PJK atau sudah tersedia PJK namun belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai.
KPK Minta Nilai Turun Pengusaha Mau Naik

Penyidik KPK menunjukan uang pecahan Rp 50 ribu dihadapan Wartawan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya mendukung penuh untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hanya saja, batasan tunai Rp 100 juta menurutnya perlu dikaji lagi.
"Pada waktu undang-undang ini dibuat, Bandar Bola Piala Dunia 2018, saya bertanya transaksi yang dibatasi berapa? Rp 100 juta ternyata. Kalau dilihat luasnya negeri ini, jadi kepala sekolah SD itu bisa suap juga yang jumlahnya Rp 25 juta. Saya pengennya jangan terlalu tinggi," tutur Agus.
Agus meminta agar batasan Rp 100 juta dapat diturunkan. Sebab indikator tersebut dianggap sangat penting bagi KPK dalam upaya penelusuran dan penyelidikan tindak pidana korupsi.
"Walaupun teman dari Bank Indonesia bilang tadi, ini (pertimbangan) untuk pengepul yang akan menyebarkan uang ke petani. Tapi dicarikan solusi agar petaninya melek perbankan," jelas dia.
Selebihnya, Agus kembali menegaskan bahwa KPK mendukung langkah terealisasinya undang-undang tersebut. Terlebih, melihat pengalaman tangkapan sebelumnya.
Seperti adanya seorang Dirjen yang harus tidur dengan banyak tas berisikan uang Rp 20 miliar dan kasus mantan Ketua MK yang menyimpan uang tunai di belakang ruang karaoke dengan jumlah yang fantastis.
"Pada waktu itu kita belum memiliki undang-undang ini, tapi sudah ada ketakutan kalau menyetorkan secara tunai di Perbankan, itu kemudian pasti teman-teman PPATK sudah menyala lampunya. Daripada lampu nyala ini jadi penyelidkan lebih lanjut, kemudian mereka menyimpannya tunai," Agus menandaskan.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan dan Bulog, Benny Soetrisno mengatakan, batas maksimal Rp 100 juta terlalu rendah. Terlebih jika batas tersebut diturunkan menjadi Rp 25 juta, sesuai dengan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mungkin Rp 500 juta lah. Kalau Rp 25 juta terlalu rendah. Kalau diturunkan, itu kasihan pedagang-pedagang tradisional, pedagang pangan. Batas idealnya mungkin Rp 500 juta," ujar dia saat berbincang dengan Ligafoxsport.com.
Dia mengungkapkan, jika nantinya aturan tersebut telah berjalan dan masyarakat telah mulai terbiasa, maka pemerintah bisa mengevaluasi besarannya.
"Nanti kalau sudah berjalan dan evaluasi, baru diturunkan lagi melalui peraturan menteri. Jadi jangan bikin shock di pasar," lanjut dia.
Selain itu, kata Benny, aturan seperti ini tidak bisa langsung diterapkan jika masyarakatnya belum siap sepenuhnya. Terlebih selama ini masih banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang menggunakan uang kartal atau bertransaksi secara tunai.
"Kalau masyarakat sudah terbiasa dengan lalu lintas uang melalui transfer atau m-banking, aturan itu ada baiknya juga karena akan membatasi uang-uang yang tidak jelas, seperti uang teroris, pencucian uang dan lain-lain, Agen Bola Piala Dunia 2018, " jelas dia.
Selain itu terkait waktu pengesahan UU, Benny menilai paling tepat jika disahkan usai pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini agar aturan tersebut tidak mengganggu konsumsi rumah tangga saat pesta demokrasi tersebut.
"Sebaiknya setelah (Pilpres). Ini kan kalau ada gangguan pasti ada dampak positif atau negatif, tapi siapa yang bisa jamin gangguan itu menghasilkan hal yang positif. Kan tidak ada (yang bisa menjamin)," tandas dia.
Maksimal Rp 100 Juta, Ekonomi Terganggu?

LIGA FOX , PADEMANGAN -- Hotel Alexis angkat bicara terkait penutupan total seluruh unit usaha mereka.
Pihak Alexis menyatakan penutupan mereka lakukan sendiri untuk menghindari polemik berkepanjangan.
Mereka membantah jika ada prostitusi dan perdagangan manusia di Hotel Alexis seperti ucapan Gubernur Anies Baswedan di sejumlah media.
Lina Novita. Legal Consultant PT Ancol Hotel (Alexis Group), mengungkapkan itu dalam keterangan resmi melalui press release yang diterima Warta Kota, Rabu (28/3/18).

Inilah 9 poin bantahan keras Alexis terhadap ucapan Anies Baswedan di media :
1. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa permasalahan keberadaan usaha hotel Alexis telah menjadi polemik yang cukup membuat gaduh pemberitaan di media massa sejak bulan Oktober 2017 denga di awali dengan momentum tidak diprosesnya perpanjangan izin TDUP usaha pihak kami.
2. Bahwa guna mensikapi hal tersebut diatas, Bandar Bola Piala Dunia 2018, pihak kami memilih untuk menghentikan operasional Hotel Alexis dan griya pijat sesuai dengan ketentuan yang ada yakni tidak dapat diprosesnya perpanjangan izin yang dimiliki.
3. Bahwa ternyata hal tersebut dirasa tidak cukup oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga polemik terkait hotel alexis terus di angkat lewat pemberitaan-pemberitaan di beberapa media massa yang sangat tendensius menciptakan opini bahwa seolah-olah pihak kami terlibat dalam praktek prostitusi maupun perdagangan orang.
4. Bahwa akibat adanya pemberitaan kurang fair tersebut (kami sebut seperti itu, karena tidak pernah ada klarifikasi kepada pihak manajemen) berimbas kepada terbentuknya stigma negatif dan tuduhan negatif terhadap unit-unit usaha lainnya berupa restoran, Karaoke, 4 Play lounge yang ada di gedung ex Hotel Alexis yang berlokasi di Jl.RE. Martadinata N0. 1,Ancol, Jakarta Utara.
5. Perlu diketahui bahwa unit-unit usaha tersebut juga memiliki ratusan karyawan yang mata pencaharian mereka untuk keluarga sangat bergantung dari pekerjaan mereka tersebut.
6. Bahwa Polemik yang kembali diberitakan oleh media massa tersebut sangat merugikan pihak kami sebagai pengusaha di industri hiburan di provinsi DKI Jakarta dan kami menilai sudah tidak adanya suasana yang kondusif bagi pihak kami untuk melanjutkan usaha yang ada di lokasi Jl.RE Martadinata No. 1, Ancol, Jakarta Utara.
7. Bersama ini kami sampaikan kepada rekan media dan masyarakat luas bahwa demi menghindari polemik yang berkepanjangan dan menjaga kondusifitas terhitung mulai hari ini, Agen Bola Piala Dunia 2018, Rabu 28 Maret 2018 kami memberhentikan seluruh kegiatan operasional unit usaha pihak kami berupa restoran, Karaoke, 4 Play Lounge yang berada di Jl.RE Martadinata No.1, Ancol, Jakarta Utara.
8. Perlu kami TEGASKAN bahwa pemberhentian seluruh kegiatan operasional unit usaha tersebut kami lakukan demi menghindari polemik yang berkepanjangan dan guna turut menjaga kondusifitas sosial masyarakat dan bukan dikarenakan kasus yang dimuat di berbagai media online.
Pihak Alexis merujuk sebuah pemberitaan berjudul Alexis Ditutup Total, Anies : Ada Prostitusi dan Perdagangan Manusia.
9. Kepada seluruh masyarakat kami sampaikan permohonan maaf atas polemik yang telah terjadi dan gaduhnya pemberitaan terkait hal tersebut selama ini.
9 Poin Bantahan Keras Alexis Terhadap Ucapan Anies Baswedan
Liga Fox - Bandar Judi Terpercaya - Dan Fakta Ini Pun Terungkap Dalam agenda Anies hari ini, pertemuan dengan presiden dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB.
Seperti disampaikan presiden minggu lalu, (setelah) pelantikan akan ada pertemuan. Hari ini dijadwalkan bertemu. Agendanya secara khusus tidak ada, ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Anies mengatakan banyak hal yang akan dibahas dengan presiden. Di antaranya soal pengalaman Jokowi saat memimpin Jakarta. Mengingat, Jokowi adalah gubernur Jakarta periode 2012-2014.

Kalau kami sendiri melihat (akan) banyak berdiskusi dengan pengalaman beliau selama memimpin di Jakarta. Pasti akan bisa memberikan manfaat yang besar, kata Anies. Beliau memimpin di sini dan memimpin Indonesia pasti banyak sekali lesson learned yang bisa bermanfaat bagi kita, Anies menambahkan.
Ia menerangkan, Agen Judi Terbesar, undangan itu dikirim pihak istana setelah ia bertemu dengan presiden kemarin. Selanjutnya pertemuan dijadwalkan pukul 11.00 WIB.
Joko Widodo (Jokowi) sadar betul bahwa dirinya adalah orang baru di Jakarta. Karena itu, dia akan meminta arahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Trade Expo Indonesia ke-27 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/10).
Tentu saja. Nanti kalau bisa saya minta arahan sebagai orang baru," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, sebelum menuju JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Di acara perdagangan tahunan itu, Jokowi duduk di barisan depan bersama Presiden SBY. Jokowi, yang memakai batik coklat, duduk berselang satu kursi dengan kepala negara. Ini adalah pertemuan pertamakali SBY dan Jokowi setelah resmi menjadi gubernur ibu kota.
Usai mendampingi SBY, Jokowi akan kembali ke lapangan. Kali ini tidak ke pemukiman warga, tetapi ke pusat-pusat kemacetan.
Ke urusan yang berhubungan dengan kebersihan pertamanan, Agen Judi Terpercaya, macet. Keliling lagi. Bukan keliling kampung tapi mengecek macet, mungkin nanti ke terminal, yang macetnya parah-parah itu, habis itu ke pertamanan mungkin nanti, kata Jokow
Panggil Anies-Sandi, Jokowi Akan Cerita Pengalaman Jadi Gubernur
Liga Fox - Bandar Judi Terpercaya - Pengawal Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, tak tertib saat berlalulintas di Puncak Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/10/2017).
Bahkan terkesan arogan . Betapa tidak, disaat petugas Polres Bogor memberlakukan sistim satu arah untuk mengurai kemacetan kendaraan baik yang hendak turun atau naik, pengawal Gubernur ini malah menerobos sistim satu arah.
Mobil Anies ketika keluar dari Gunung Mas Puncak Bogor dikawal mobil Dishub DKI
Sikap tak terpuji ini, selain mengancam nyawa mereka juga nyawa pengguna jalan lainnya.
Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Hasby Ristama mengatakan, seharusnya sebagai pejabat publik, Agen Judi Terpercaya, Anies dan pengawalnya taat pada aturan yang berlaku.
Tindakan pengawal Anis Baswedan yang menerobos jalur yang sedang berlaku satu arah ini, akhirnya dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian.
Tujuh mobil yang menerobos sistim oneway ditilang. Sedangkan yang lainnya lolos dari perugas. “Karena melambung dan melawan arus saat berlaku satu arah, kami lakukam tilang,”kata AKP Hasby Sabtu (21/10/2017).
AKP Hasby menyayangkan sikap tak terpuji ini. Pasalnya saat pengawalan DKI 1 ini berlangsung, semua pejabat utama Polres Bogor, sedang berada di jalur.
“Pak Kapolres dan Pak Wakapolres serta Kabag Ops di jalur. Agen Judi Terbesar, Kita ini mengatur jalur agar semua pengguna jalan mendapat kenyamanan. Ini kita berlaku oneway, malah ada yang menerobos.
Melanggar Sistem Satu Arah di Puncak, Tujuh Mobil Pengawal Anies Ditilang
Berbagai pihak mengirim ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga.
Liga Fox - Bandar Judi Terpercaya - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.00 WIB, Senin (16/10).
Prosesi pelantikan itu diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden tentang pelantikan Anies-Sandi. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan presiden tentang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta.
Acara kemudian berlanjut dengan pengambilan sumpah jabatan. Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan dan diikuti oleh pasangan Anies-Sandi.
Proses pelantikan Gubernur baru DKI Jakarta yang sudah ramai sejak Senin pagi ini pun menarik perhatian masyarakat. Berbagai pihak, mulai dari pejabat hingga warga biasa mengirim ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga.
Namun uniknya, Agen Judi Terbesar, ada beberapa karangan bunga yang memiliki kata-kata yang cukup atraktif dan lain daripada yang lain dihimpun dari berbagai sumber. Sebagai contoh, sebuah karangan bunga yang terpampang di Balai Kota Jakarta bertuliskan, "Selamat Bekerja Gub-Wagub DKI 2017-2022. Tapi bunga ini untuk Ahok Djarot. Weka weka weka weka."
Di bawahnya pun tertulis, "Ga Mau Moveon."
Selain itu, ada pula karangan bunga yang mencatut nama pasangan Raisa dan Hamish Daud.
"Selamat sukses atas pelantikan Gubernur baru Jakarta. Semoga amanah dan bisa melanjutkan perjuangan Ahok Djarot, Agen Judi Terpercaya, walaupun menyamai prestasi Ahok Djarot sama mustahilnya seperti merebut Raisa dari Hamish," tulis karangan bunga yang dikirim oleh seseorang bernama Sanjiono itu.
Deretan karangan bunga di pelantikan Anies-Sandi ini isinya lucu-lucu
Liga Fox - Bandar Judi Terpercaya - Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meyayangkan sikap pemerintah pusat melalui Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mencabut moratorium atau melanjutkan pembangunan terhadap 17 pulau proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berencana akan menghentikan langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemberian izin reklamasi.
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat bersikap arif dan bijaksana untuk menyelesaikan dulu soal kedudukan hukum dan perundang-undangannya.
“Di DKI saja, Agen Judi Terpercaya, Perda terkait masalah reklamasi ini kan belum selesai. Jadi menurut saya memang semestinya pemerintah tidak terburu- buru dalam konteks ini pemerintah pusat membuat satu keputusan yang kontroversinya sangat berkepanjangan,” kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan.
Sikap tersebut mungkin diambil pemerintah lantaran kini DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Baru, Agen Judi Terbesar, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang dinilai memiliki sikap politik yang jelas dan ketaatan terhadap aturan hukum. Ia pun mengingatkan kedua pemimpin DKI tersebut untuk tak lupa terhadap janji menghentikan proyek reklamasi
“Ketaatan pada prinsip negara hukum dan ketaatan pada prinsip demokrasi yang pada hakikatnya tentu demokrasi menghadirkan dengan janji-janji, dan kemudian itu penting untuk ditepati dan saya setuju Pak Anies melaksanakan janjinya untuk tidak melanjutkan reklamasi itu, silakan melakukan nanti eksekusi yang terbaik,” pungkas politikus PKS itu.
Wakil Ketua MPR Ingatkan Janji Anies-Sandi Hentikan Reklamasi
Liga Fox - Bandar Judi Terpercaya - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak menggunakan mobil dinas di hari pertama kerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Anies punya alasan tersendiri.
Anies dan Sandi tiba bersamaan dengan naik mobil Toyota Innova bernomor polisi B 2507 BKU saat tiba di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat). Kedunya tidak menumpang mobil dinas.
Anies mengungkapkan kendaraan dinas bukanlah alat pembentukan persepsi. Agen Judi Terpercaya, "Kendaraan itu alat transportasi bukan alat pembentukan persepsi. Jadi pakai mobil itu bukan agar kelihatan pejabat atau biar kelihatan murah bukan. Kalau bisa naik motor, kami naik motor. Kalau bisa naik mobil ya mobil," kata Anies.
Namun, Anies mengatakan dirinya tetap akan menggunakan mobil dinas apabila diperlukan. "Kalau ada acara protokoler yang mengharuskan pakai kendaraan resmi ya kendaraan resmi. Hari ini, kami santai lebih irit juga kami pakai mobil kami biasa," ujarnya.
Ia juga mengaku tidak akan segan menggunakan transportasi umum untuk menuju ke Balai Kota. "Iya dong. Agen Judi Terbesar, Kalau misalnya macet pindah jadi gampang," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah menyiapkan mobil dinas untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berupa Toyota Land Cruiser V8 dengan nomor polisi B 1 DKI. Sementara untuk Wagub DKI Sandiaga Uno disiapkan Toyota LX 570 dengan nomor polisi B 2 DKI.







